Visual Data IKP Pilkada 2020 Provinsi
Analisis Data Model Pengukuran Variabel IKP Pilkada Provinsi
Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil Analisis Kategori untuk variabel IKP 2020 sebagai berikut:
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Variabel IKP 2020 yang berada pada kategori Level 6, terlihat dari grafik tersebut sebanyak 8 Provinsi (88,89%) memiliki skor kerawanan variabel terkait IKP 2020 yang berada pada kategori LEVEL 6, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi. Kemudian, sebanyak 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori LEVEL 5, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Variabel IKP 2020, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Variabel tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :
Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel IKP 2020 secara nyata dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 75.06 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 8.19 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ0) ternyata signifikan di angka 81,7 adapun di atas itu, misal di angka 81,8 diketahui tidak signifikan. Dengan signifikan di angka 81,7 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan pemilu 2020 pada pilkada Provinsi di Indonesia Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00) ”.
Perlu diwaspadainya tingkat Kerawanan Pemilu 2020 tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, dimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat dimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk variabel IKP 2020, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.
Untuk mengetahui dimensi dominan, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Structural Equation Modeling (SEM) sebab IKP 2020 merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten) , pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :
- Apakah model pengukuran dari IKP 2020 sudah tepat (Apakah keseluruhan dimensi sudah mampu merefleksikan variabel tersebut?)
- Dimensi mana yang merupakan dimensi dominan dari variabel tersebut?
Variabel IKP 2020 terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain :
Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh dimensi pada Variabel IKP 2020 merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikasi faktor loading lambda yang disebut thitung > Ttabel (0,05;8) = 2,306 sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel IKP 2020.
Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu 2020 pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu dimensi.
Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari dimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi Konteks Sosial Politik dan Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.
Visual Data IKP Pilkada 2020 Kab/Kota
Analisis Data Model Pengukuran Variabel IKP Pilkada Kab/Kota
Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka di dapat hasil Analisis Kategori untuk variabel IKP 2020 sebagai berikut:
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 261 Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Variabel IKP 2020 yang berada pada kategori Level 4, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 127 Kabupaten/Kota (48,7%) memiliki skor kerawanan variabel terkait IKP 2020 yang berada pada kategori LEVEL 4, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Selanjutnya, sebanyak 74 Kabupaten/Kota (28,4%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori LEVEL 3, yang artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Kemudian, sebanyak 36 Kabupaten/Kota (13,8%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori LEVEL 5, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Bahkan, sebanyak 22 Kabupaten/Kota (8,4%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori LEVEL 6, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Akan tetapi, sebanyak 2 Kabupaten/Kota (0,8%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori LEVEL 2, yang artinya sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Variabel IKP 2020, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Variabel tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:
Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 secara real dari 261 Kabupaten/Kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 52,67 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 4,92 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ0) ternyata signifikan di angka 53,2 adapun di atas itu, misal di angka 53,3 diketahui tidak signifikan.
Dengan signifikan di angka 53,2 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan pemilu 2020 pada pilkada kabupaten/Kota di Indonesia Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00) ”.
Perlu diwaspadainya tingkat Kerawanan Pemilu 2020 tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, dimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat dimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk variabel IKP 2020, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.
Untuk mengetahui dimensi dominan, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Structural Equation Modeling (SEM), sebab IKP 2020 merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten) , pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :
- Apakah model pengukuran dari IKP 2020 sudah tepat?
(Apakah keseluruhan dimensi sudah mampu merefleksikan variabel tersebut?) - Dimensi mana yang merupakan dimensi dominan dari variabel tersebut?
Variabel IKP 2020 terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain :
Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh dimensi pada Variabel IKP 2020 merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikasi faktor loading lambda yang disebut thitung > Ttabel (0,05;260) = 1,969 sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel IKP 2020.
Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu 2020 pada 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu dimensi.
Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari dimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil dan Konteks Sosial Politik, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.